Kerusakan Lingkungan Mengundang Bencana Alam
Sabtu, 24 November 2012 , 09:06:00 WIB
Akibat dari illlegal logging alias pembalakan liar saja negara ditaksir mengalami kerugian triliunan rupiah. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
“Di delapan provinsi saja sejak 2004-2012 terjadi 2.494 kasus pembalakan liar untuk lahan perkebunan dan pertambangan ilegal. Akibat illegal logging saja negara berpotensi merugi Rp 276,4 triliun,” katanya.
Dikatakan, tren kasus illegal logging mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Bila pada tahun lalu 2.000 kasus, tahun ini 100 kasus. Hal tersebut juga berimbas pada kerusakan hutan pada tahun 1998-2002 seluas 3,5 juta ha per tahun mengalami penurunan di tahun 2010-2011 menjadi 320 ribu ha per tahun.
Anak buah Zulkifli Hasan ini mengklaim, hal tersebut tak lepas dari upaya pemerintah yang terus menekan kasus pembukaan kawasan hutan secara ilegal melalui proses penegakan hukum.
Kemenhut juga mengintensifkan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang terindikasi melakukan perambahan hutan secara ilegal. Sudah banyak pelaku pembalakan liar yang diusut dan disidangkan. “Setidaknya kami sudah menyidik 67 kasus terkait pelanggaran hutan,” ungkapnya.
Untuk menangani kasus kerusakan lingkungan dalam skala lebih besar, Kemenhut membentuk tim gabungan yang di dalamnya terdapat unsur penegak hukum. “Keseriusan pemerintah membasmi kerusakan hutan juga melibatkan KPK, Polri, dan Kejaksaan,” ucapnya.
Kepala Hubungan Masyarakat Kemenhut, Sumarto menambahkan, selain upaya penindakan, dalam menangani kasus kerusakan hutan, lembaganya juga gencar melakukan pencegahan. Salah satunya dengan mengadakan program penanaman satu juta pohan.
Tahun lalu Kemenhut sudah melakukan penanaman 1,5 juta pohon, dan pada tahun ini diharapkan bisa ditingkatkan, sehingga dalam kurun waktu 25 sampai 30 tahun Indonesia kembali hijau.
Program itu dilakukan atas dasar perhitungan potensi kerugian negara yang besar akibat illegal logging dan illegal mining. Tidak hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga ekologi yang nilainya kerugiannya tidak bisa diukur oleh uang.
“Kalau satu hektar ada seribu pohon, dan satu pohonnya dihargai Rp 300.000, maka hanya Rp 300 juta kerugian per hektar. Tapi bila akibat illegal logging itu sampai terjadi banjir dan menimbulkan wabah penyakit berapa tentu sangat besar,” paparnya.
Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar mengaku terus memburu pelaku kejahatan illegal logging. Bahkan, sepanjang tahun 2012, pihaknya sudah mengamankan ribuan meter kubik. “Kami menggelar operasi hutan lestari. Belum lama ini di Kalimantan, bekerja sama dengan dinas kehutanan,” katanya.
Sekalipun pembalakan liar saat ini masih marak terjadi, tidak menyurutkan semangat Polri untuk memberantasnya. Salah satunya melalui program Patroli Multi Sasaran (PMS).
Berantas Pembalak Tanpa Iming-iming Uang
Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim
Untuk memberantas kasus pembalakan liar, pemerintah telah menerbitkan aturan berupa Inpres No 10/2011 mengenai penundaan izin tebang hutan sementara selama dua tahun untuk kawasan hutan primer dan gambut.
“Moratorium ini murni inisiatif Indonesia tanpa paksaan dari negara lain atau iming-iming uang.”
Rugulasi tersebut merupakan langkah awal kebijakan pemerintah untuk mengelola hutan lebih baik dan efektif. Selama ini, Indonesia ikut berpartisipasi dalam penurunan karbon dan gas emisi rumah kaca dipersepsikan karena iming-iming pendanaan sebanyak 1 miliar dolar AS ataupun proyek besar antar negara. ”Padahal tidak ada proyek besar sama sekali, uang itu akan ada jika pengurangan emisi terjadi.”
Fasilitas pembayarannyapun harus diverifikasi dan diukur pihak ketiga. Jika memang ada perubahan rencana kerja dan terbukti bisa menurunkan emisi gas rumah kaca maka negara yang bersangkutan memang berhak mendapatkan pembayaran.
Sebagai contoh, Norwegia berperan sebagai negara yang bisa membayarkan uang tersebut karena tidak bisa berkontribusi menurunkan emisi melalui hutannya.
Sementara sejumlah negara menolak membuat komitmen serupa. Contohnya, China tidak mau menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) selama negara maju lain tidak berkontribusi menurunkan emisi dalam jumlah yang lebih besar.
“Sedangkan Amerika tidak mau melakukan komitmen baik penurunan gas rumah kaca maupun menyumbangkan uang kepada negara yang bersedia melakukannya. “Jadi ini tidak bisa dipaksakan.” terangnya.
Untuk diketahui, Indonesia berkomitmen bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dan karbon sebanyak 26 persen pada 2020 dengan menandatangani moratorium lahan gambut dan primer dengan kompensasi dana sebesar 1 miliar dolar AS.
Dunia Internasional Pantau Indonesia
E. Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR
Hukuman kepada kejahatan illegal logging sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Patut diduga hal tersebut disebabkan adanya kongkalikong dengan oknum aparat penegak hukum.
“Kami sejak dulu mendesak agar hukuman pembalak liar diperberat. Selama itu tidak dilakukan hutan kita tak pernah aman.”
Salah satu upaya yang dilakukan DPR adalah bekerja keras segera merampungkan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). Dengan aturan baru itu diharapkan bisa menekan kejahatan perusakan hutan.
Dalam pembahasan RUU P3L itu juga disetujui tentang status hutan lindung, hutan industri, dan semua ratifikasi konversi internasional tentang lingkungan hidup, dan money laundering.
Selain itu akan diatur pula masalah pemberian penghargaan bagi petugas yang berjasa, pemberian sanksi pidana bagi pejabat daerah yang dianggap lalai, dan pemberian hukuman maksimal bagi pelaku illegal logging. “Nantinya aparat penegak hukum memiliki instrumen hukum yang kuat menjerat cukong-cukong yang selama ini tidak tersentuh.”
DPR memiliki alasan kuat supaya lembaga yang menjalankan fungsi P3L cepat terbentuk. Maraknya terjadinya kasus penebangan liar atau illegal logging itu sebagai akibat lemahnya sistem pengamanan hutan di seluruh daerah. Apalagi, tidak sedikit kepala daerah yang memberikan izin secara sepihak bagi perusahaan perambahan hutan. “Makanya dalam setiap kasus-kasus illegal logging dan illegal mining tidak sedikit para bupati sampai gubernur yang berurusan dengan lembaga penegak hukum.”
Pembalakan hutan yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat, petugas, dan pengusaha sedikit sekali yang peduli terhadap dampak kegundulan hutan Indonesia. Padahal, illegal logging merupakan tindakan kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat, kelangsungan hidup jutaan hewan, dan memotong mata rantai kehidupan.
Kalau tidak cepat ditanggulangi akan datang kerugian dan bencana yang lebih besar, bukan hanya kayu-kayu yang dicuri, tapi lingkungan sekitar akan semakin hancur. Sungguh tragis, para mafia hutan yang mendapatkan keuntungan, tapi masyarakat yang harus menanggung kerugiannya. Perlu biaya dan waktu lama untuk mengembalikan kondisi kerusakan alam akibat tindak pidana hutan kembali ke kondisi semula. “Dunia internasional terus memantau langkah Indonesia menangani masalah pembalakan liar.”
Ekologi Rusak, Hutan Rusak
Zenzi Suhadi, Juru Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi
Sekalipun Kemenerian Kehutanan sudah mengklaim laju kerusakan hutan di Indonesia menurun. Tapi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilainya masih sangat luas dan merugikan negara.
“Kegiatan pertambangan dan perkebunan illegal memberikan kontribusi terbesar atas kerusakan hutan di tanah air.”
Masih tingginya tingkat kerusakan hutan itu sebagai dampak dari kemudahan dalam pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk kepentingan bisnis pertambangan dan perkebunan.
Berdasarkan catatan Walhi, awal tahun ini saja Kemenhut mengeluarkan izin prinsip dan pinjam pakai kawasan hutan untuk 1.156 lokasi pertambangan. Padahal lokasi tambang itu berstatus tumpang tindih dan bersinggungan dengan kawasan hutan primer seluas 2,3 juta hektare. Kesan yang timbul adalah pemerintah bukan melindungi ekologi yang ada di dalam hutan tapi melindungi kawasan hutannya saja.
Padahal fungsi ekologi dalam hutan sangat penting. Sebab, bila ekologi rusak praktis hutan akan rusak pula. “Selama ini proyek-proyek rehabilitasi hutan yang didengungkan pemerintah masih jauh dari harapan.” [Harian Rakyat Merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar